nyiurtv.com, MANADO – Kenaikan harga beras kini menjadi masalah nasional menjadi atensi khusus Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Menurut Wakil Gubernur Steven Kandouw, kenaikan harga beras merupakan fenomena nasional. Adapun upaya untuk menekan harga tersebut dengan melakukan identifikasi.
“Identifikasi mana daerah-daerah surplus, tingkat lokalan dulu,” ujar Wagub Kandouw saat ditemui awak media di Lobi Kantor Gubernur Sulut, kemarin.
Lanjutnya, Identifikasi yang dilakukan tidak jalan sendiri. Karena hal tersebut perlu koordinasi dengan pengambil keputusan dalam hal ini bupati atau wali kota di Sulut.
“Makanya harus diberi penguatan koordinasi. Tanpa itu kita tidak tahu,” jelasnya.
Wagub juga mengharapkan pengawasan lebih intens dilakukan untuk mengamati lonjakan harga beras di pasar. Ia pun menyarankan kepala daerah mengawasi kepala pasar di masing-masing daerah.
“Monitor kepala pasar jangan sampai terjadi kongkalikong,” tegasnya.
Sebab, ia menduga adanya tengkulak yang memainkan harga beras. “Banyak kejadian jauh-jauh hari diikat oleh tengkulak. Jadi, peran kepala pasar harus monitor setiap harinya,” terangnya.
Hal yang sama juga dilakukan untuk bahan pangan di Sulut. Ujar Wagub, upaya mengantisipasi dan mengendalikan harga bahan pangan dengan menjaga ketersediaan pasokan.
“Utamanya ketersediaan dulu. Tadi kita sepakat Asisten II monitor ketersediaan bahan pangan dengan instansi terkait, seperti Bulog, Pertamina dan kabupaten/kota se Sulut,” ungkap mantan Ketua DPRD Sulut ini.
Orang nomor dua di Sulut ini menegaskan monitor dilakukan mulai Rabu (6/4/2024) hari ini. “Agar menyambut bulan puasa lonjakan harga bahan pangan di Sulut bisa dimonitor,” tutur wagub. (*)
